Metronews.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat menyusul reshuffle (perombakan) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya berharap ekonomi lebih bergerak lebih cepat," kata Ketua KPK, Agus Raharjo yang ditemui usai menghadiri upacara pelantikan menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7).
Agus mengatakan KPK berharap reformasi birokrasi di Indonesia berjalan lebih baik menyusul masuknya Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Kerja sebagai menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro. "Bu Sri Mulyani itu sangat paham sekali mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi kalau tidak dituntaskan, ya susah kita mengharapkan pemberantasan korupsi," kata dia.
KPK juga berharap reformasi birokrasi dan single identity number. "Mudah-mudahan teman-teman di kabinet yang baru memahami itu," kata Agus sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden Jokowi mengangkat Sri Mulyani berdasarkan pertimbangan bahwa kemampuannya di bidang ekonomi telah mendapat pengakuan internasional. Selain Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga mengangkat empat menteri dari kalangan partai politik, Wiranto (Hanura), Airlangga Hartarto (Golkar), Enggartiasto Lukito (Nasdem), dan Asman Abnur (PAN).
Sedangkan menteri berlatar belakang profesional adalah Sri Mulyani (Managing Director World Bank), Budi Karya Sumadi (Dirut PT Angkasa Pura II), Muhadjir Effendy (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang), Arcandra Tahar (Petroneering Houston), Eko Putro Sanjoyo (Presiden Direktur PT Sierad Produce Tbk dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa/PKB).
Sedangkan menteri yang digeser adalah Luhut Binsar Panjaitan dari menko Polhukam menjadi menko Kemaritiman. Bambang Brodjonegoro dari menteri Keuangan menjadi menteri Perencanaan Pembangunan dan kepala Bappenas, Sofyan Djalil dari menteri PPN/kepala Bappenas menjadi menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Thomas Trikasih Lembong dari jabatan sebelumnya sebagai menteri Perdagangan menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Suara Pembaruan
Novi Setuningsih/WBP
Sumber :
beritasatu.com