Metronews.co.id - Ratusan sopir taksi dari berbagai perusahaan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (14/3).
Mereka memprotes keberadaan transportasi berbasis online seperti Uber Taksi dan Grab Car, yang bukan merupakan angkutan umum tapi difungsikan sebagai angkutan umum.
Para sopir taksi ini membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan ungkapan protes mereka kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan yang dipermasalahkan. Sambil membentangkan spanduk, mereka juga melakukan orasi menyampaikan aspirasinya.
Koordinator Lapangan Taksi Express, Sodikin mengatakan, tujuan atas dilakukannya aksi ini supaya pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta bisa menegakkan aturan. Menurutnya, operasi Uber Taksi dan Grab Car sudah menyerobot beberapa izin sehingga merugikan para sopir taksi.
"Mereka melakukan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas tahun 1992, tentang angkutan umum dan jalan raya. Mereka tidak ada kir, tidak ada izin usaha. STNK bukan tanda legal suatu usaha, tapi surat tanda nomor kendaraan. Bukan izin legal," kata Sodikin di Balai Kota, Senin (14/3).
Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada pemerintah baik Pemprov DKI, Presiden, maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menutup aplikasi tersebut. Pasalnya ia menilai Uber dan Grab Car telah merampas hak mereka sebagai angkutan umum yang bertahun-tahun melayani masyarakat dengan baik.
"Mereka menikung di tengah jalan dengan menjual harga dumping (lebih rendah). Mereka menghancurkan sistem transportasi yang ada di Jakarta terutama," pungkasnya.
Merespons aksi unjuk rasa tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku bahwa pihaknya sudah berkali-kali
melarang pengoperasian mobil-mobil plat hitam menjadi angkutan umum tersebut. Namun apabila mereka tetap beroperasi secara diam-diam, Basuki mengaku jika pihaknya kesulitan untuk mengawasi itu.
"Kami sudah melarang beberapa kali kok, tapi kalau tetap beroperasi bagaimana? Kayak kita bilang ada prostitusi online, gimana coba tangkapnya? Harusnya kita jebak. Mungkin ke depan akan mulai kita jebak. Kami kandangin lho!" ujarnya.
Basuki menegaskan, kendati saat ini basis aplikasi sudah sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi sedianya perusahaan seperti Uber Taksi dan Grab Car itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab jika tidak, katanya, para sopir taksi seperti inilah yang akan kena imbasnya.
"Dengan sistem ini, kami minta mereka (Uber dan Grab Car) tempel stiker taksi dong! Kita lihat di Singapura, Uber dan Grab ada kan? Tapi harus tempel. Dia daftarkan. Kategori apa? Tidak perlu plat kuning, berarti itu mobil rental. Kalau mobil rental, bayar pajak juga. Boleh tidak mobil rental di Jakarta? Boleh, rental harian, rental apa boleh, tapi Anda mesti ada NPWP dan pajak. Nanti kamu daftar ke kami," pungkasnya.
Sementara itu, untuk pengamanan lokasi demo itu sendiri, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo menyebutkan, ada sebanyak 1.500 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, lokasi demo tidak hanya terjadi di Balai Kota, tetapi juga di titik-titik lainnya seperti di Istana dan Kemenkominfo.
"Dijadwalkan demo selesai pukul 17.30 WIB. Nanti dari Balai Kota mereka bergerak ke Istana," katanya.
Tidak hanya sopir taksi, sopir bajaj dan beberapa sopir bus angkutan umum pun turut bergabung melakukan aksi unjuk rasa tersebut. [D-14/L-8] [beritasatu]